Evaluasi PKS Pasca Pemilu 2014

pks

Menarik sekali membaca tulisan Sapto Waluyo mengenai PKS dan Jebakan Partai Menengah yang dimuat di media online Detik.com edisi 22 April 2014. Menarik, mungkin selain ini adalah evaluasi pertama dari internal PKS setelah kenyataan pemilu 2014 gagal mencapai 3 besar, tulisan ini juga menggunakan istilah ekonomi yang sedang hangat untuk menjelaskan fenomena politik, yaitu Middle Income Trap. Fenomena ini terjadi di beberapa negara berpendapatan menengah (Afrika Selatan dan Brazil misalnya) yang  terperangkap, tidak bisa meningkatkan kesejahteraan lebih baik lagi untuk bergabung dengan negara berpendapatan perkapita tinggi.

Namun bagi saya, ada argumen yang terasa mengganjal sebab PKS bukan cuma partai politik, namun juga partai dakwah. Sepertinya evaluasi dari Sapto Waluyo tepat berlaku untuk mengevaluasi partai politik lain, tapi tidak untuk PKS. Bagi partai dakwah, kesuksesannya  diukur dengan kemampuannya menjadi bagian dari solusi bagi permasalahan bangsa, sedang partai biasa, kesuksesannya mungkin bisa diukur dari pencapaian jumlah kursi semata. Maka lebih tepat, dasar penilaiannya adalah apakah PKS sudah menjadi bagian dari solusi atau malahan bagian dari permasalahan? Dan itu tidak selalu berhubungan dengan jumlah kursi. Mengapa? Karena tidak berarti di luar PKS tidak punya arah perjuangan yang sama.Sebagai contoh partai-partai  Islam yang tahun ini sukses mendapatkan total lebih dari 30% suara. Bisa dilihat dari polarisasi saat pembahasan UU berbau Islam seperti UU Perbankan Syariah, UU Sisdiknas, UU Pornografi, UU Zakat, UU Jaminan Produk Halal, maka partai-partai Islam biasanya punya satu suara. Jadi, menurut saya, PKS tidak wajib menjadi partai besar, selama nilai-nilai Islam bisa berjalan dan konsep-konsepnya bisa diadaptasikan ke negara. Contoh lain adalah fenomenalnya PKS tahun 1999-2004, walau cuma mengirimkan 7 anggota DPR dan tidak lolos ET, namun kisah perjuangannya sangat menginspirasi seperti yang termuat dalam buku Helvy Tiana Rosa, `Bukan di Negeri Dongeng`.

Untuk menilai apakah PKS sudah menjadi solusi bangsa, perlu didefinisikan terlebih dahulu, apa masalah utama bangsa dan mencapainya.

KORUPSI MASALAH UTAMA BANGSA

Baru-baru ini Presiden SBY mengumumkan bahwa Indonesia baru saja masuk 10 besar ekonomi dunia berdasarkan perhitungan GDP berbasisPurchasing Power Parity. Tidak tanggung-tanggung, sukses menyalib enam negara mapan seperti Canada, Spanyol dan Korea Selatan. Dengan kata lain ekonomi bukanlah masalah utama negara kita.

Namun ketika kita melihat indeks persepsi korupsi, maka kita akan bersedih. Belum ada peningkatan yang berarti, tahun 2012, Indonesia masuk peringkat 118, sementara tahun 2013 tidak banyak berubah menjadi peringkat 114. Dan kita bisa perhatikan kasus-kasus yang terjadi, semakin banyak saja para petinggi negara ini yang `ketahuan` terlibat korupsi. Mulai dari Dirjen, Menteri, Ketua Partai, Ketua MK, Ketua BPK, Kepala SKK Migas dan banyak Bupati/Walikota/Gubernur yang meringkuk di penjara karena terlibat kasus korupsi. Itu yang ketahuan, bagaimana yang belum ketahuan?

indonesia_2

Dan kenyataan saat ini sebenarnya jauh lebih buruk dari Jaman Soeharto dulu. Dalam buku best sellernya, The Elusive Quest for Growth, William Easterly secara khusus memberikan contoh kasus perbedaan korupsi sentralistik dan desentralistik dengan contoh Indonesia era Soeharto. Korupsi sentralistik adalah korupsi dengan komando dari pemimpin tertingginya. Si bos besar `mematok` rate korupsi dan `mengalokasikannya`  ke bawahan-bawahannya. Salah satu patokan mematok rate tadi adalah semacam menentukan nilai korupsi tertentu sehingga korupsi bisa lancar, sementara pembangunan tetap jalan.. Sedangkan korupsi desentralistik, setiap orang korupsi tanpa komando sehingga cenderung memaksimalkan rate masing-masing. Akhirnya, dampaknya lebih brutal dari pada sentralistik korupsi.  Indonesia Era Reformasi saat ini sepertinya contoh yang cukup mewakili. Jadi istilah Isih Penak Jamanku ada benarnya juga dalam hal korupsi di negara kita tercinta.

Ada juga yang beranggapan, bahwa masalah utama bangsa adalah kesenjangan ekonomi dan kemungkinan disintegrasi bangsa. Namun menurut hemat saya, untuk membahas peran yang harus diambil PKS, maka perlu ditetapkan cukup satu prioritas (terpenting dari yang penting) dan satu Indikator Kinerja Utama, sehingga bisa fokus dan tepat sasaran.

Dan isu korupsi ini sangatlah hangat di masyarakat. Bisa dilihat bagaimana seorang kader PKS yang juga Gubernur Jawa Barat memiliki prestasi luar biasa, peraih ratusan penghargaan di berbagai bidang. Tapi apakah itu menjual? Ternyata tidak. Jadi, bukan penghargaan yang dianggap masyarakat hal yang terpenting, karena sudah banyak kepala daerah berprestasi, tapi bagaimana mengatasi korupsi lah yang paling mendesak untuk dicari jalan keluarnya.  Sehingga menurut saya, evaluasi bagi PKS adalah apakah PKS sudah punya peranan terhadap pemberantasan korupsi atau belum.

PKS DAN PEMBERANTASAN KORUPSI SAAT INI

Salah satu yang membuat nama PKS tercoreng adalah kasus korupsi sapi impor yang melibatkan Ketua Umumnya. Banyak yang berpendapat kasus ini banyak hal ganjil, mulai dari hukuman yang tinggi sekali, belum ada perubahan kebijakan yang berhasil dipengaruhi maupun banyaknya publikasi di luar kasus utama. Namun di sisi lain, tentu sekali sebagai partai dakwah, PKS paham betul, korupsi adalah salah satu dosa besar. Kalaupun pembelaannya bahwa ini adalah jebakan, namun pertanyaannya,  apakah logis ada kader PKS  yang bersahabat dengan makelar APBN dan perijinan? Selain itu juga wajib dievaluasi, sejauh mana sistem pengawasan internal dari tubuh partai sendiri sehingga tidak bisa mendeteksi apa yang dilakukan Ketua Umumnya.

Namun, untungnya PKS terselamatkan oleh kenyataan, walaupun punya kasus korupsi, namun terbilang sangat kecil untuk ukuran sebuah partai menengah. Tapi sekali lagi karena PKS partai dakwah, maka para konstituen tentu berharap zero corruption untuk PKS.

Selain kasus tadi,  ada juga celotehan dari petinggi PKS Fahri Hamzah bahwa KPK perlu dibubarkan. Bagi saya celotehan ini tidak saja menjelekkan PKS, namun diluar logika. Mari kita lihat.

kpk vs pks

Fakta 1: PKS partai paling kecil korupsinya

Fakta 2: KPK lembaga penegak hukum yang paling kredibel

Fakta 3 : PKS berniat membubarkan KPK.

Apa motivasinya partai terkecil korupsinya ingin membubarkan lembaga paling kredibel? Orang boleh saja mengatakan KPK tebang pilih,  tapi jika dibandingkan penegak hukum yang lain, KPK jauh lebih terpercaya. Jadi kenapa ngg lembaga hukum lain yang dibubarkan?

Dua hal tadi tentu menjadi batu sandungan bila PKS mengharapkan bahwa dirinya menjadi solusi bagi bangsa, bukan bagian dari masalah bangsa. Perlu evaluasi mendalam di internal PKS, bagaimana pengawasan terhadap perilaku korupsi di PKS dan bagaimana mengkomunikasikan gagasan ke masyarakat secara tepat.

PKS PASCA PEMILU 2014

Bagi saya ada 3 hal yang bisa dilakukan PKS menjawab tantangan bangsa

1. Jadikan Indonesia bebas korupsi menjadi visi partai

Sejak awal saya merasa heran, mengapa jargon bersih, peduli, profesional berubah menjadi cinta kerja dan harmoni. Jargon lama sebenarnya lebih nyata dan menjawab permasalahan bangsa, sementara jargon kedua abstrak luar biasa. Coba dicek, sebenarnya kampanye kader PKS di media banyak mengangkat keunggulan PKS yaitu terkecil dalam keterlibatan korupsi, karena memang itu competitive advantagenya PKS dibanding partai lain.

2. Buat Target Skala Nasional

PKS harus bisa memimpin Indonesia untuk mencapai indeks korupsi yang makin kecil dan itu menjadi indikator kinerja utama di pemerintahan pusat dan daerah dimana PKS ada di dalamnya. Dari pada bikin target PKS Menuju 3 besar, maka akan lebih bermakna misalnya kalau PKS punya target “Indonesia akan masuk 50 besar dunia untuk indeks persepsi korupsi dalam waktu 5 tahun”. Dengan target itu maka seluruh kader ,  simpatisan dan seluruh rakyat Indonesia akan digerakkan untuk bersama-sama mencapai tujuan mulia itu.

3. Gerakan Massif Secara Makro dan Mikro

Secara Makro, PKS bisa membuat organisasi underbow khusus mengurus antikorupsi yang kredibel dan punya power yang besar. Organisasi ini haruslah antithesis dari yang ada di Pemerintahan sekarang, yaitu sistem whistleblower yang sangat pasif. Organisasi ini harus mampu membuat pembesar negara melaporkan secara aktif korupsi yang terjadi/akan terjadi. Misal, pernah Dahlan Iskan mengatakan bahwa dia pernah diminta uang oleh DPR saat menjadi Dirut PLN. Nah, organisasi ini harus bisa meyakinkan orang seperti Dahlan Iskan untuk melakukan penjebakan, sehingga membuat para korupsi banyak berpikir sebelum melakukan aksinya.(top down)

Secara mikro, PKS bisa menggerakkan struktur dari tingkat terkecil untuk mendidik, menfasilitasi dan menekan korupsi dari masyarakat. Misal, struktur terkecil bisa menjadi pusat pelaporan korupsi dari masyarakt di daerah itu sehingga bisa menekan korupsi dari bawah. (bottom up). Dengan dukungan kader dan simpatisan yang cukup besar, solid dan berpendidikan, maka dijamin gerakan dari bawah ini akan sukses memberi tekanan terhadap korupsi di Indonesia. Bandingkan dengan apa yang dilakukan PKS sekarang, misal dengan memberi pelayanan kesehatan. Beberapa teman dokter mempertanyakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh PKS, buat apa memberikan pelayanan kesehatan dasar yang bisa juga dilakukan oleh puskesmas? PKS harus punya program prioritas yang lebih menjawab tantangan, bukan cuma sekedar mencari simpati dan mengejar suara. Akan lebih efektif misalnya dengan aksi merekam perilaku korupsi di masyarakat dan menyebarkannya di media sosial atau media massa. Selain membuat jera, juga dengan tidak langsung mengajak masyarakat menjadi jujur.

Jadi, dengan fokus pada pencegahan korupsi di tingkat terkecil ,maka kontribusi PKS akan makin terasa di masyarakat.

Penutup

Saya membayangkan, jika PKS berani mengubah haluan untuk menjadikan pemberantasan korupsi sebagai visinya dan menjadikan indeks persepsi korupsi sebagai indikator kinerja utama, maka Insya Allah PKS menjadi bagian dari solusi masalah bangsa. Namun jika PKS tidak berani berubah, maka melakukan perbaikan melalui demokrasi akan menjadi mimpi di siang bolong.

Wallahu`alam bishshowab

sumber gambar: http://goo.gl/Y295Ng,  http://goo.gl/l0C3kV

Advertisements

Isih Penak Jamanku To? Ekonomi-Politik Kebijakan Subsidi BBM di Dua Rezim

Dahulu Indonesia dikategorikan sebagai salah satu negara yang selamat dari resource curse  yaitu kecenderungan negara kaya sumber daya alam namun kehidupan ekonomi dan sosial di bawah negara miskin sumber daya alam.(Rosser, 2007). Selain itu, Indonesia juga dijadikan contoh sebagai negara eksportir migas yang ekonominya tidak terpengaruh goncangan harga migas dikarenakan telah berhasil mendifersifikasikan energi dan pengelolaan fiskal yang prudent . (Mehrara,2008). Bahkan tidak hanya itu, Indonesia juga dianggap berhasil menggunakan momentum dropnya harga minyak (blessing in disguise) dengan menerapkan perdagangan yang lebih terbuka sehingga bisa keluar dari ketergantungan terhadap sumber daya alamnya.(Basri,2005)

Tiga penelitian di atas menjelaskan salah satu prestasi Orde Baru dalam pengelolaan energi di masa lalu.  Pertanyaannya, masihkah Indonesia menjadi salah satu role model pengelolaan sumber daya alam yang efektif? Harusnya demikian, sebab Indonesia tidak lagi sebagai salah satu negara net-oil-exporter sejak tahun 2003 (BP,2013) dan resmi keluar dari keanggotaan OPEC sejak tahun 2008. Ditambah lagi, menurut prediksi BPPT, Indonesia tidak hanya menjadi net-oil-importer, namun juga net-energy-importer pada tahun 2028 (BPPT, 2012) Artinya, dengan predikat baru, mau tidak mau Indonesia harus mengelola energi dengan lebih bijaksana.

Kerugian Subsidi BBM

Mari kita analisis kebijakan subsidi BBM sebagai salah satu kebijakan energi yang terpenting. Dampak pemberian subsidi BBM yang tidak prudent paling tidak ada 3 hal. Yang pertama adalah  disinsentif terhadap berkembangnya energi lain. Indonesia punya potensi besar untuk pengembangan biofuel dan panas bumi namun energi tersebut kalah bersaing dengan BBM yang lebih murah dan disubsidi dengan nilai yang cukup fantastis. Untuk tahun 2013 lalu, subsidinya mencapai sekitar Rp. 250 T.

Jumlah yang luar biasa besarnya itu ternyata juga juga berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran negara. Pemerintah menjadi ‘sulit’ membuat prioritas yang paling tepat. Salah satu contoh yang cukup ekstrim yaitu tahun 2008, dimana nilai subsidi BBM jauh lebih tinggi dari investasi modal dan program sosial yang berdampak jangka panjang dan langsung ke masyarakat yang membutuhkan. Ironis bukan?

Selain nilainya yang sangat besar, ternyata ketepatan dari subsidi BBM itu juga bermasalah. Berdasarkan Survey Ekonomi dan Sosial 2007, ternyata sekitar 75% subsidi BBM dinikmati oleh sekitar 30% penduduk terkaya di Indonesia. (Agustina et al, 2008). Fakta ini penting untuk disoroti mengingat subsidi pada dasarnya adalah income distribution  dari negara ke masyarakat. Sehingga, ketepatan sasaran merupakan salah satu indikator penting dari efektifitas sebuah program subsidi.

Kebijakan Subsidi BBM di Era Orba  dan Era Reformasi

grafik kebijakan subsidi

Dalam tabel di atas terlihat jelas beberapa poin perbedaan kebijakan subsidi BBM dalam 2 era. Saat Orde baru berkuasa, pengambilan keputusan lebih independen dari pertimbangan politik, terlihat dari cepatnya pengumuman perubahan harga BBM maupun penyikapan partai politik  terhadap harga baru tersebut. Selain itu besaran subsidi BBM meningkat fantastis 700%, dari hanya 1,75% menjadi sekitar 12,76%.

 

oil depedency

Kenyataan ini berbeda dengan pola umum yang ada di dunia. Sebuah penelitian dengan sampel 137 negara di dunia menunjukkan, negara penghasil minyak akan memberi subsidi lebih besar dari pada negara miskin minyak.(Cheon et al, 2013). Tentu menjadi tidak wajar jika negara yang sudah menjadi importir minyak seperti Indonesia malah memberi subsidi lebih besar dari pada saat menjadi exportir.  Terlihat dengan jelas, politik menjadi pertimbangan yang sangat kuat dalam era reformasi, apalagi kalau kita perhatikan grafik di bawah ini.

lsi surveyDalam grafik di atas terlihat bahwa jika saja pemilihan presiden diadakan sesaat setelah kenaikan harga, yaitu tidak lama setelah Mei 2008, maka Megawati Soekarno Putri akan mengalahkan SBY. Dan dengan 3 kali penurunan harga sebesar Rp.500 per liter pada bulan-bulan selanjutnya, popularitas SBY pun melonjak dan semakin jauh meninggalkan Megawati. Dengan kata lain dapat kita simpulkan, kebijakan subsidi BBM ini begitu besar dampaknya dalam dunia politik di Indonesia sehingga akan menyulitkan semua pihak yang ingin memperbaiki kebijakan ini.

Kebijakan Subsidi BBM setelah Pemilu 2014
Untuk memperkirakan konstalasi politik dalam kebijakan subsidi BBM salah satunya bisa dilihat dari dominasi partai politik dalam pemilu. Selama orde baru, partai Golkar selalu memenangkan pemilu lebih dari 60% suara, sedangkan dominasi parpol pemenang pemilu makin menurun dalam pemilu ke pemilu di rezim reformasi. Saat pemilu pertama tahun 1999, pemenang pemilu mendaptkan suara 33,74%, kemudian turun menjadi 21,58% (2004), 20,81% (2009) dan akhirnya hanya 18,9% (Quick Count 2014). Dengan kata lain bisa disimpulkan bahwa partai pemerintah akan semakin lemah setelah 2014 dan subsidi BBM akan tetap menjadi isu yang bisa menjual dalam kampanye.

Untuk mengembalikan kebijakan subsidi BBM lebih prudent seperti yang telah dilakukan Orde Baru, harus dimulai dari logika politik Pemerintah saat menjalankan kebijakan subsidi BBM dan interest pihak-pihak yang terkena dampak kebijakan ini. Paling tidak ada 3 pihak yang berkepentingan dalam kebijakan ini, yaitu partai politik, rakyat dan industri pengguna BBM. Kepentingan partai politik adalah mereka ingin agar mendapatkan simpati dari kebijakan ini sehingga akan mendapatkan suara dalam pemilu selanjutnya. Sedangkan kepentingan rakyat adalah mereka ingin mendapatkan share dari kekayaan alam Indonesia. Untuk industri pengguna BBM, kepentingan mereka adalah mereka ingin agar mereka tetap bisa menggunakan bahan bakar yang terjangkau. Ketika melakukan pembenahan kebijakan, harus dicari strategi yang dapat mengkompensasi semua pihak sehingga perubahan kebijakan bisa dilakukan. (Victor,2009)

Salah satu solusinya adalah dengan mengganti subsidi BBM yang ada dengan bentuk lain yang lebih adil dan tepat sasaran. Dengan mengalihkan subsidi BBM ke peningkatan anggaran kesehatan atau pembangunan infrastruktur transportasi umum mungkin bisa menjadi pilihan. Pilihan ini mengkompensasi subsidi BBM yang selama ini diterima rakyat dan di sisi lain jika pengalihan ini bisa “dicitrakan’ sebagai bagian dari kebijakan pemerintah yang lebih berpihak terhadap rakyat kecil sehingga interest pemerintah juga berhasil dikompensasi. Sedangkan untuk industri pengguna BBM tidak  terkompensasi dengan opsi ini, namun karena mereka memang pihak yang paling lemah dalam relasi politik di atas, dampak yang mengkhawatirkan tidak akan terjadi.

Agustina, C. D. R., Arze del Granado, J., Bulman, T., Fengler, W., & Ikhsan, M. (2008). Black hole or black gold? the impact of oil and gas prices on Indonesia’s public finances.

Basri, M. C., & Hill, H. (2004). Ideas, interests and oil prices: the political economy of trade reform during Soeharto’s Indonesia. The World Economy,27(5), 633-655.

Mehrara, M., & Oskoui, K. N. (2007). The sources of macroeconomic fluctuations in oil exporting countries: A comparative study. Economic Modelling24(3), 365-379.

Rosser, A. (2007). Escaping the resource curse: The case of Indonesia. Journal of Contemporary Asia37(1), 38-58.

Victor, D. (2009). Untold billions: fossil-fuel subsidies, their impacts and the path to reform. International Institute for Sustainable Development, The Global Subsidies Initiative: Geneva. http://www. globalsubsidies. org/en/research/political-economy

http://us.media.vivanews.com/documents/2009/02/27/331_Survei%20Lembaga%20Survei%20Indonesia%20Februari%202009.pdf , accessed on March 14, 2014

http://finance.detik.com/read/2013/05/01/153716/2235350/1034/era-soeharto-pengumuman-bbm-naik-setelah-maghrib-dan-berlaku-pukul-0000-sekarang, accessed on March 14, 2014

HNW dan Subsidi BBM

Hari-hari ini sedang ramai dibahas rencana Pemerintah mengurangi subsidi BBM. Ada yang pro, banyak yang kontra. Saya belum ingin membahas substansinya, cuma ingin share saja tes wawancara masuk ESDM waktu tahun 2005-2006.

Ngg nyambung ya? biarin aja, hehehe. Ok, lanjut cerita tentang wawancara. Waktu itu ada 3 kandidat untuk satu posisi, saya, dan dua lagi dari lulusan PTN Bandung dan Semarang (hmm, kelas berat nih saingannya). Karena saya dipanggil duluan, saya ngg tau apa yang ditanya. Bisik2 pas teman Jur Tekim, ditanyanya masalah kilang, LNG, LPG, yang menurut saya ngg mungkin dari jurusan TI ditanya masalah teknis seperti itu.Kalau untuk saya, pasti hubungannya dengan ekonomi.

Udah, PD aja kali ya. Ada 2 pewawancara, dan setelah pertanyaan basi-basi, masuklah pertanyaan inti.

Pewawancara 1 : Kamu setuju ngg rencana Pemerintah mengurangi subsidi BBM?
Saya : (saya ingat kata teman, berpikirlah seperti Pemerintah, tapi alasan harus rasional)
Saya setuju banget Pemerintah menaikkan harga BBM.
Pewawancara 1 dan 2 (tampangnya ngg nyangka kalo jawabannya itu). KOk bisa setuju?
Saya : Saya mengutip pendapatnyanya HNW (balon gub DKI, waktu itu Ketua MPR). Beliau mengatakan, sepanjang kompensasinya bisa meringankan warga miskin, beliau setuju. Toh subsidi kita banyak yang salah sasaran, jadi harus dibenahi. Populer tidak berarti benar kan?

Pewawancara 1 &2 : (sepertinya ngg percaya sama jawaban saya, mulailah mereka iseng2 bertanya yang saya belum duga) Dulu kuliah dimana ya Mas, apa ngg pernah demo kenaikan BBM? Sambil lihat2 CV saya. Tuh kan, lulusan UI lagi tukang demo nih (katanya dengan nada seperti berhasil menemukan sesuatu yang bisa menjatuhkan)

Saya : (Ups, kaget juga ditanya seperti itu). Iya Pak, saya sering demo ke Istana, kata saya. Tapi tentu sekarang beda, saya bukan lagi mahasiswa. Mahasiswa itu oposisi permanen, jadi apapun kebijakannya, pasti ada demo. Itu sekedar mengawal agar kebijaknnya pro rakyat dan segala konsekuensi dari kebijakan sudah dipikirkan Pemerintah dan dilaksanakan, bukan hanya di atas kertas. Pemerintah kan memerintah, harus tegas mengambil kebijakan apa, biarkan rakyat menilai, DPR mengawasi, mahasiswa mengawal.

Pewawancara1&2 : (tampangnya puas), OK kalau gitu, wawancara selesai.
Saya : (Alhamdulillah, bisa memberikan jawaban terbaik, terima kasih HNW atas idenya. Eh, ini bukan promosi balon Gubernur ya, heheheh)

Standarisasi Fasilitas Lembaga Negara

Teriris hati saya ketika membaca berita sebuah keluarga harus tinggal di kandang ayam karena tidak mampu lagi membayar kontrakkannya; apalagi pada saat yang bersamaan sedang dibicarakan rencana pembangunan Gedung DPR yang baru. Ada yang pro, banyak yang kontra. Memang jelas bahwa gedung yang sudah berumur itu perlu renovasi yang cukup mendasar mengingat keadaannya yang sudah tidak layak sebagai gedungnya lembaga negara. Namun, ada yang berpendapat apakah wajar biaya yang cukup besar itu; selain tentu saja adalah lumrah di negara korup bahwa segala proyek berarti pemasukan bagi segolongan tertentu.
Bagi saya, murah dan mahal adalah relatif,namanya juga kata sifat. Artinya, sebenarnya tinggal dibandingkan saja dengan gedung milik negara lainnya, atau juga milik BUMN. Apakah jadi mahal bila dibanding dengan gedung BI yang megah di jalan Thamrin itu? Dari kenyataan di atas, daripada menunda atau menolak pembangunan, menurut saya lebih penting bagi kita untuk memiliki standarisasi fasilitas milik negara, sehingga kontroversi ini tidak perlu ada. Sebelumnya, tentu kita masih ingat juga dengan kontroversi Toyota Crown milik para menteri yang jadi pro kontra sekian lama.
Untuk masalah kendaraan dinas, menarik sekali yang dicontohkan oleh pimpinan KPK; bahwa mobil dinas pimpinan mereka ‘cuma’ Kijang Innova. Alasan yang dikemukakan pun cukup masuk akal, bahwa mereka memilih mobil itu karena dirakit di dalam negeri, sehingga tidak seperti kendaraan built up, mobil dinas ini berkontribusi terhadap produk domestic bruto (PDB) Indonesia.
SBY (akhirnya) juga berkomentar terhadap rencana pembangunan sembilan gedung pemerintah (DPD,BPS,Kemenkeu,BPK,Kejagung,Kemendiknas,KPPU,MA,Kemenkes ) bernilai di atas Rp. 100 M. Tapi, tentu berbicara tidak cukup, perlu ada langkah konkrit untuk mengakomodir kenyataan bahwa belanja Pemerintah sudah tidak efisien. Jangan sampai gedung DPR tetap tidak terawat, sementara gedung Pemerintah lainnya gemerlap.

Menurut saya pengaturan tersebut paling tidak mengatur tiga hal:

1. Nilai versus Kegunaan
Menurut saya tidak boleh terlalu mahal, yang terpenting adalah kegunaannya. Mobil misalnya, kalo yang 200 juta an sudah bagus, buat apa 500 juta? Kenapa kendaraan dinas harus berbeda antara eselon 4 dengan eselon 1 atau menteri? Yang penting kan kegunaannya, bukan prestisenya. Berbeda dengan kendaraannya para pengusaha, makin mahal maka makin mendukung bisnisnya (bisa membantu meyakinkan orang lain), sedangkan kendaraan dinas, makin mahal, makin membuat jengkel sebagian rakyat yang kehidupannya sulit.

2. Berlaku semua lembaga negara dan juga BUMN.
Jangan hanya Toyota Crownnya Menteri atau gedung DPR saja yang distandarkan, perlu juga diatur BUMN dan lembaga negara lainnya (misalnya BI). Saya masih ingat ketika JK mengkritik terlalu luasnya ruangan Gubernur BI sehingga bisa bermain sepakbola di dalamnya. Punya jaringan IT yang handal tentu sangat penting untuk bank sentral, namun apa kemewahan ruangan itu perlu? Begitu juga dengan BUMN yang berlomba2 menfasilitasi pejabatnya secara berlebihan.

3. Mengutamakan produk dalam negeri
Penting bagi kita untuk mengutamakan produk dalam negeri, bukan cuma slogan. Saat ini umum bagi PNS dan pegawai BUMN menggunakan batik tiap hari Jum’at, mungkin bisa juga diatur oleh Pemeirntah untuk mewajibkan para pegawainya menggunakan produk dalam negeri ketika bekerja, termasuk di dalamnya menyediakan barangnya mengingat banyak keluhan sulitnya mencari produk dalam negeri yang berkualitas.

Saya kira, kalau saja bisa dilakukan, tentu Pemerintah segenap perusahaan dan lembaga negara akan lebih dicintai rakyat dan sekaligus memajukan perekonomian kita. Teringat saya kisah sang khalifah Umar bin Khattab ketika akan menerima kunci kota Yerusalem dari Uskup Sophronius. Apakah yang ada di benak para pemimpin Yerusalem ketika menjemput sang khalifah, ternyata didapatinya sang khalifah menaiki kuda bergantian dengan pengawalnya dan bajunya yang lusuh? Apakah jadi terhina, dinilai miskin dan kampungan? Atau malah mulia dan dicintai rakyatnya?
Wallahu’alam bishshowab

HNW for DKI1

Beberapa hari yang lalu Taufik Kiemas telah terpilih sebagai ketua MPR periode 2009 – 2014. Sebagai salah seorang simpatisan HNW, bagi saya hal ini cukup mengecewakan, setelah tidak diterima sebagai Wapresnya SBY, HNW pun tidak dapat mempertahankan kursinya sebagai ketua MPR RI.

Namun, sebenarnya kenyataan ini justru membuka ada peluang yang lebih besar dari pada kursi RI-2 dan Ketua MPR. Peluang yang bisa meroket suara PKS pada pemilu 2014 dan bukan tidak mungkin menjadikannya RI-1 pada 2014. Kuncinya adalah mencalonkan HNW menjadi DKI-1.

Bila melihat kembali Hasil pemilu 2009 , suara partai Demokrat yang mencapai lebih dari 20% adalah semata-mata “penghargaan” rakyat terhadap kinerja Pemerintahan yang sebenarnya masih mengecewakan tapi much more better than previous leaders. Bisa dilihat dalam survey LSI, turun-naiknya suara partai Demokrat dari tahun 2004 – 2009 seirama dengan turun naiknya popularitas SBY sepanjang masa itu.Kalau saja dihitung menggunakan regresi statistik, saya yakin suara demokrat cuma dipengaruhi satu faktor saja, yaitu SBY :-).(kalau mo coba hitung, lihat saja di LSI.or.id). Itu berarti, untuk negara seperti Indonesia, tokoh partai sangatlah berpengaruh dari pada kinerja total dari seluruh kader partai.

Melihat fakta tersebut, penting bagi parpol untuk memiliki tokoh yang kinerjanya cemerlang untuk mengkantrol perolehan suaranya. Yang perlu diperhatikan, rakyat harus melihat performance tokoh tersebut dalam bentuk yang mereka bisa lihat dan pahami. Sebagai contoh, posisi Menteri bukanlah posisi yang cukup ideal untuk showing performance, karena kinerja mereka akan dianggap sebagai bagian dari keberhasilan RI-1, bahkan RI-2 pun “sulit” mengklaim keberhasilan pemerintahan. Sebut saja, keberhasilan Menteri Pertanian untuk mencapai swasembada beras setelah 24 tahun, sudah pasti bukanlah kinerja seorang kader PKS, tapi lebih dapat dipahami sebagai keberhasilan RI-1 sebagai atasan Menteri Pertanian.

Kenapa HNW perlu maju menjadi DKI 1?

Banyak faktor yang membuat HNW patut untuk ‘turun pangkat’ menjadi DKI 1.

1. Selain sebagai ibukota negara dengan anggaran sangat besar, di DKI Jakarta, pemimpin daerah tingkat 2nya tidak dipilih melalui pilkada, melainkan ditunjuk oleh Gubernur. Tentu jauh lebih mudah mengatur DKI dibandingkan darah lain. Gubernur di daerah lain sulit mengatur daerahnya karena masih ada ‘raja-raja’ lain di bawahnya. Seringkali bahkan, walikota/bupati tidak sejalan dengan gubernur karena perbedaan asal partai.
2. Sejarah menunjukkan, pemimpin-pemimpin dari partai Islam dilahirkan dari ibukota. Sebut saja Erdogan dari Turki dan Mahmud Ahmadinejad dari Iran. Sebelum sukses sebagai orang nomor satu di negaranya, mereka adalah walikota yang berhasil memajukan ibukota negara, yaitu Istanbul dan Teheran.
3. Pilkada DKI tahun 2007 lalu sangat jelas menunjukkan perilaku pemilih DKI yang kontras berbeda dengan daerah lainnya. Dengan tingkat pendidikan maupun pendapatan dan juga kemajemukan , rakyat ibukota jauh lebih rasional dalam memilih pemimpinnya. Apalagi ibukota dikenal sebagai kota seribu Masjid yang sejak pemilu 1955 sangat bersahabat dengan partai-partai Islam, mulai dari Masyumi, PPP dan belakangan PKS.Pada 2007 lalu,hampir saja Adang Darajatun, tokoh yang baru dimunculkan pada 1 tahun sebelumnya, mengalahkan incumbent “bang Kumis” yang didukung partai 19 partai politik dengan dukungan politik dan dana tak terbatas.
4. Ditambah lagi, profil HNW sangat pas sebagai pemimpin ibukota. Pada pemilu 2004, suara HNW melewati Bilangan Pembagi Pemilih sebesar lebih dari 200 ribu suara. Ditambah lagi, dia juga terkenalsebagai orang yang sangat sederhana dan memiliki kemampuan komunikasi publik yang sangat baik. Tidak pernah HNW terlihat emosional di muka publik dalam pergulatan politik yang cukup panas. Sebut saja pada pertarungan merebut RI-2, walau HNW adalah tokoh PKS yang paling berpengaruh, tidak seperti beberapa petinggi PKS yang terlihat emosional, HNW terlihat terlihat bijaksana dan tawadhu.
5. Di sisi lain, walaupun banyak kalangan menilai kinerja HNW cukup menonjol pada saat menjabat MPR-1, namun tidak bisa dipungkiri, ujian kepemimpinan sebagai pimpinan legislatif belumlah cukup. Perlu ada pembelajaran bagi HNW untuk membuktikan kemampuannya sebagai orang nomor satu di badan eksekutif.

Obviously, kalau saja HNW maju sebagai DKI 1 dan berhasil membawa DKI Jakarta jauh lebih maju, magnitudenya akan sangat besar sehingga bisa menggerek suara PKS di 2014 dan bukan tidak mungkin HNW untuk RI-1. Wallahu’alam bishshowab.

Maaf Prof Boediono, Saya Kurang Terkesan Dengan Kuliah Umum Anda

Minggu ini saya mendapatkan kesempatan mengetahui bagaimana kira-kira Indonesia 5 tahun ke depan melalui kuliah umum di FEUI yang menghadirkan Wapres kita (2009-2014) Prof Boediono.
Dalam presentasinya, Prof Boediono memberi gambaran ‘keberhasilan’ pemerintah Indonesia mengatasi krisis ekonomi 2008 dibandingan dengan kehancuran ekonomi kita di tahun 1998. Intinya adalah, walaupun kedua krisis itu mirip, namun kesiapan Pemerintah dan kondisi politik yang lebih stabil menyebabkan kita ‘berhasil’ menghadapi krisis dibandingkan beberapa negara lain. Tentu saja ada pro dan kontra terhadap ‘klaim keberhasilan’ tersebut, namun saya lebih tertarik pada penjelasan Prof Boediono tentang infrastruktur lunak pembangunan yaitu reformasi birokrasi.
Selama ini, yang sering menjadi ganjalan dalam benak saya adalah kenapa reformasi birokrasi maupun pemberantassan korupsi di negara kita kok berjalan sangat lambat. Kecepatan reformasi penting, sebab PNS-PNS baru yang ‘dilahirkan’ setelah masa reformasi, mungkin masih melakukan korupsi by needs (semata-mata karena alasan kebutuhan). Dengan lambatnya reformasi birokrasi, maka mereka akan berubah menjadi korupsi by greed (rakus). Lama kelamaan mereka tidak akan pasif lagi dalam menerima sogokan, bahkan piawai dalam meng’create’ bentuk korupsi yang aman, handal dan dengan return yang memuaskan akibat didikan system yang kolutif.
Dalam sesi Tanya-jawab, pertanyaan saya itu dijawab secara tidak langsung. Prof mengutip pendapat Lee Kuan Yew yaitu implementasi reformasi birokrasi haruslah bertahap, dimulai dari organisasi pemerintahan yang paling utama terlebih dahulu. Kalau dilakukan secara bersamaan dapat dipastikan akan mengalami kegagalan. Tidak ada penjelasan lanjutan kenapa kalau dilakukan secara bersamaan akan mengalami kegagalan, tapi masuk akal juga sih, sebab hal itu sesuai dengan azas Pareto 80/20. Itu berarti, 80 persen korupsi dilakukan oleh 20 persen lembaga. Lembaga inilah yang menjadi prioritas untuk direformasi terlebih dahulu.
Namun, saya pikir penjelasan Prof belum lengkap. Dua Prinsip Pengawalan reformasi melalui pemberantasan korupsi menurut Lee Kuan Yew tidak dijelaskan. Padahal, dua prinsip ini adalah hal penting dalam menjamin reformasi birokrasi dalam tracknya. Memang, tema kuliah umum Prof tidak spesifik tentang reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi, namun reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi ini adalah dasar yang menopang ekonomi kita.
Prinsip Pengawalan Reformasi
1. Political will dari orang nomor satu
Di Singapura dan Hongkong, kampanye antikorupsi mula-mula muncul sebagai political will dari orang nomor satu. Di Hong Kong, upaya itu dimulai oleh Gubernur MacLehose (1975) dan di Singapura oleh Lee Kuan Yew. Pada kasus Hong Kong, pemerintah membentuk komisi independen antikorupsi atau ICAC (Independent Commission Against Corruption), sedangkan Singapura punya Corrupt Practices Invertigative Bureau (1950-an). Kedua biro antikorupsi ini dipimpin tokoh yang tegas dan sangat bersih.

Pemberantasan korupsi pastilah akan menabrak privilege orang-orang besar dan berkuasa di Negara ini. Tanpa adanya dukungan dari pemimpin tertinggi republic ini ( termasuk di dalamnya RI 2) hampir pasti memberantas korupsi itu tinggal mimpi. Kasus terbaru misalnya usulan dari Kejagung untuk mengurangi kewenangan KPK dari penyidikan dan penuntutan menjadi hanya penyidikan saja menunjukkan kekurangseriusan pemimpin negeri ini dalam membackup pemberantasan korupsi. Ditambah lagi, usulan Pemerintah tentang perubahan komposisi hakim karier dan hakim ad hoc dalam pengadilan tipikor yang berpotensi pada penurunan kinerja dari proses pengadilan tersebut.

2. Korupsi harus diberantas dari atas ke bawah (top down)
Kinerja KPK yang cukup lumayan dalam menangkap beberapa koruptor kakap akhirnya harus ‘dibayar’ dengan penetapan pimpinan mereka menjadi tersangka pada kasus yang belum jelas(PT Masaro). Hal ini tentu bertolak belakang dengan prinsip kedua yang pastinya akan menurunkan semangat mereka untuk mengawal reformasi birokrasi pada jalurnya.

Setelah mendengar paparan Prof dan kasus-kasus yang menunjukkan ketidakberpihakan Pemerintah pada pemberantasan korupsi dan lambatnya implementasi reformasi birokrasi, saya jadi pesimis tentang nasib saya(sebagai seorang PNS) dan nasib Indonesia 5 tahun ke depan. Jadi, boleh y Prof kalo saya kurang sreg dengan kuliah umum kemarin.

Golput? Kenapa ngg jadi Swing Voters aja?

Beberapa teman mengatakan akan golput pada pemilu 2009. Kalau saya tanya, maka pada umumnya mengatakan bahwa saat ini tidak ada lagi kandidat atau partai yang bisa dipercaya. Semua obral janji dan mengatakan kecap nomor satu, tapi setelah terpilih ternyata tidak menepati janji. Yah, memang sih memilih itu bukanlah kewajiban, namun hak, yang berarti terserah pemiliknya, boleh dipakai boleh tidak digunakan. Pertanyaannya, apakah golput itu sikap yang tepat? Saya berpendapat lebih baik menjadi swing voter dari pada golput.Why?

Pertama, walaupun fakta dari BPS menunjukkan > 90% penduduk Indonesia melek huruf, hanya 4% yang berpendidikan >= S1. 60% calon adalah <= lulusan SD , 19% lulusan SMP, 17 % lulusan SMA. Hal itu berarti, perjalanan bangsa ini banyak ditentukan oleh orang2 yang berpendidikan rendah sebab sistem pemilu yang dipakai adalah one man one vote. Orang berpendidikan rendah tentu akan cenderung menggunakan hak pilihnya lebih tidak bijaksana dibandingkan yang lebih berpendidikan. Bisa jadi mereka memilih berdasarkan ikatan persaudaraan, ikatan keagamaan, money politics, ataupun alasan lain yang kurang tepat. Dan, parahnya lagi, sebagian besar teman saya yang berencana golput itu adalah bagian dari 4% di atas. Jadi dapat diperkirakan hasil pemilu tahun ini akan semakin buruk saja bila teman-teman saya itu jadi untuk tidak memilih.

Selain itu, kita paham bahwa korupsi sudah mengakar di negara kita. Orde baru telah berhasil membudayakannya selama lebih dari 30 tahun sementara KPK belum genap 7 tahun. Sehingga, segala urusan kita mulai dari buat akte kelahiran, KTP dan apapun yang berhubungan dengan aparat, seringkali kita terlibat suap menyuap. Oleh sebab itu, bagi saya, menginginkan suatu partai bersih 100%, seorang caleg tidak punya dosa politik, itu hal yang tidak wajar dan mustahil sehingga tidak logis dijadikan alasan untuk tidak memilih. Lebih masuk akal kalau kita mencari tahu partai yang paling bersih dan caleg yang track recordnya paling bagus.

Swing voter
Orang disebut swing voter apabila ia tidak fanatik terhadap sebuah partai dan memilih berdasarkan kriteria tertentu. Misal, bila kriteria sebuah parpol/caleg yang baik adalah adalah bersih, peduli dan profesional, maka ia akan memilih partai/caleg yang paling mendekati kriteria tersebut. Bila dia mendapatkan ternyata partai/caleg yang dipilih tidak lagi sesuai dengan kriterianya, maka ia akan menghukum partai/caleg tersebut dengan swing ke partai/caleg lain (yang paling memenuhi kriteria) pada pemilu selanjutnya. Sebailknya, bila ia merasa bahwa partai yang dipilihnya konsisten dengan kriterianya, maka ia tak segan2 untuk mempromosikannya pada calon pemilih lainnya,tanpa menjadi fanatik terhadap partai tersebut. Hal ini akan membuat tujuan pemilu sebagai ajang reward dan punishment akan terealisir dan saya optimis negara kita akan menjadi lebih baik sebab partai/kandidat akan berlomba-lomba berbuat sebaik-baiknya untuk memenuhi kriteria swing voters.
———-
"Duh belum ngecek DPT nih, jangan2 gw jadi golput gara2 ngg ada di DPT, waduh..