Membedah Visi Misi Capres Bidang Energi

jokowi-vs-prabowo

Dalam membedah secara berimbang visi misi capres tentu tantangan tersendiri. Maklum, visi misi ini pasti dibuat oleh sekumpulan pakar di bidangnya, keilmuan saya tidak sanggup mengkritisinya. Oleh karenanya, lebih pas kalo saya katakan, tulisan ini sekedar catatan saja atas visi misi calon pemimpin negara kita dan saya batasi dalam bidang energi saja, bidang yang saya ketahui lebih dibanding bidang lain.

Saya akan membahas yang menurut saya prioritas terpenting di bidang energi, baru masuk ke paparan para kandidat. Caranya adalah hanya membahas satu masalah setiap satu Direktorat Jenderal yang ada di ESDM. Logikanya begini, Ditjen adalah unit pengambilan keputusan, sehingga satu Ditjen harusnya punya tingkat kesulitan yang sama. Jadi 4 bahan debat paling utama di bawah adalah permasalahan di Ditjen Migas, Ditjen Ketenagalistrikan, Ditjen Energi Baru/Terbarukan dan Ditjen Minerba

Kalau menurut saya, konsep yang perlu di adu itu cukup 4 hal saja

1. Pengurangan Subsidi BBM (Ditjen Migas)
2. Mendorong Penggunaan Energi Non BBM dan Energi Baru Terbarukan (Ditjen EBTKE)
3. Mengatasi Krisis Listrik (Ditjen Ketenagalistrikan)
4. Pengolahan Mineral yang lebih baik. (Ditjen Minerba)

Mari kita lihat yang nomor 1.

Pengurangan Subsidi BBM

subsidi_bbm_raskinDalam dokumen Jokowi, beliau mengatakan akan mengurangi subsidi dengan mengalihkan dari BBM ke Gas. Kira-kira akan menghemat Rp.60 T dan menurunkan harga energi 20%. (hal 31). Saya pikir ide bagus, tapi kok kelihatannya tidak berani menaikkan harga ya? Apa menghindari inkonsistensi karena selama itulah yang diperjuangkan PDIP, bagaimana mengurangi subsidi tapi tidak menyulitkan rakyat? Namun ada dua catatan, pembangunan infrastruktur itu perlu dana dan waktu, dan perlu insentif. Nah kalau Jokowi tidak berani menaikkan harga BBM, bagaimana caranya mengembangkan BBG? Berapa lama harus membangun infrastruktur sebelum anggaran kita jebol karena subsidi BBM? Pengalaman saya ikut tim pengembangan LGV (Liqufied Gas for Vehicle) menunjukkan bahwa tidak mungkin kita beralih kalau harga BBM dan Gas tidak jauh berbeda. Ingat, penggunaan gas itu ada faktor kesulitan karena gas yang lebih mudah terbakar(lebih beresiko) dan perlu tambahan alat (converter) yang masih cukup mahal. Konversi ke gas tanpa menaikkan harga BBM itu mustahil menurut saya. Sebagai pembanding, konversi minyak tanah ke LPG kira-kira selesai 80% dalam 3 tahun dan  salah satu kunci keberhasilannya menaikkan harga minyak tanah ke harga sebenarnya.

Untuk pasangan Prabowo Hatta, saya salut karena langsung mengatakan akan mengurangi subsidi untuk orang kaya dengan tax/cukai (di halaman berapa ya, ngg ada halamannya, tapi ada di bagian III). Namun bagaimana mekanismenya akan menjadi pertanyaan. Kita tahu selama ini wacana banyak sekali beredar mulai dari RFID, kupon, libur subsidi di tanggal merah dll.(Jangan lupa Hatta adalah Menko, jadi termasuk bagian yang suka berwacana) Pengalaman ikut di tim RFID (Radio Frequency Identification) bisa saya katakan kalau Pemerintah masih takut citranya buruk dan suaranya anjlok di pemilu selanjutnya, maka siap2 lah jadi wacanaer atau tukang bikin wacana ngg berani aksi.

Pertanyaan kedua ialah apakah rakyat Indonesia sudah siap dengan sistem pajak/cukai dalam BBM? Di Jepang misalnya, harga BBM sekitar 17 ribu, 11 ribu harga pasar, 6 ribu adalah pajak jalan. Jangan heran jalanan mulus,mampu bangun bandara di tengah laut. Tapi apa Indonesia sebagai mantan orang kaya minyak siap? Saya pikir mungkin setelah 2019, tapi dalam 5 tahun ini cukup naikkan harga BBM ke nilai pasar atau mendekati harga itu.

Mendorong Penggunaan Energi non BBM maupun Energi Baru Terbarukan

Kalau ini sudah banyak dijelaskan di kedua capres, namun tentu harus dipahami, kalau energi utamanya yaitu BBM masih sangat murah, jangan mimpi energi lain bisa berkembang. Salah satu studi yang pernah ada, kalau tidak salah dikatakan oleh Almarhum Wamen ESDM Prof Widjojono, perbedaan antara harga BBM dan energi alternatif haruslah sekitar 30%, barulah mereka mau berpindah. Kuncinya adalah keberanian penyesuaian harga BBM, simple tapi rumit🙂

Mengatasi Krisis Listrik

krisis listrik

Untuk ini kelihatannya direncanakan dengan baik oleh kedua calon presiden, Prabowo bagian III, no. 10, Jokowi di poin 5 halaman 32.

Pengolahan Mineral
Kita tentu ingat masalah tarik ulur kewajiban membangun smelter, untuk Prabowo sudah dimunculkan di I.4, mempercepat pengembangan industri hilir pengolahan sumber daya mineral. Sedang untuk Jokowi ada di halaman 32, kewajiban hasil tambang atau hilirisasi.

Evaluasi Keseluruhan
Secara keseluruhan, visi misi bidang energi kedua capres sudah mencakup 4 masalah utama bidang energi yang dibahas dalam tulisan ini. Dan jawaban para kandidat terlihat mirip, cuma berbeda dalam menjawab masalah Subsidi BBM. Untuk Jokowi, saya menduga kalau kebijakannya masih takut menaikkan harga BBM, maka akan sulit membuat terobosan baru. Sedang untuk Prabowo, implementasi kebijakan pajak/cukai sepertinya masih kurang realistis dalam 5 tahun ke depan.

Jadi debat hari ini akan tergantung keberanian para kandidat membuat terobosan dalam subsidi BBM

visi misi Prabowo http://bit.ly/1j9XVb1

visi misi Jokowi http://bit.ly/1gNxRrQ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s