Menyikapi Kenaikan Harga BBM dengan Berimbang

Melihat status media social maupun berita saat ini, kita dibanjiri argumentasi pro kontra rencana kenaikan BBM. Seru, walau kadang sedih juga, mengingat ada fakta yang turut disebarkan, namun ternyata tidak valid. Tentu kita termasuk orang yagn bertanggung jawab terhadap gossip yang turut tersebar oleh kita, kalau itu ternyata bukan fakta.

Mengingat saya kebetulan bekerja mengurusi kebijakan subsidi BBM dan saat ini sedang riset masalah ini, beberapa teman menyarankan agar saya menuliskan pendapat saya agar lebih fair dalam menyikapi isu ini. Semoga tulisan sederhana ini bisa menambah diskusi dan melihat dari sudut pandang yang lain. Saya bagi tulisan saya menjadi 3 bagian, pengertian subsidi, membahas argumentasi utama pro kontra dan beberapa catatan.

Apa itu subsidi?

Secara mudahnya subsidi adalah istilah dalam welfare economics yaitu pemberian bantuan dari negara/pihak lain yang bertujuan menolong orang-orang yang tidak memiliki akses/kesempatan yagn sama untuk meningkatkan kehidupannya. Misal, dengan adanya beasiswa, maka anak-anak yang dilahirkan di keluarga kurang mampu akan bisa mengecap pendidikan yang sama dengan yang mampu. Saat ini mereka sulit, tapi dengan pendidikan akan meningkatkan kualitas hidupnya sehingga hidup ini menjadi adil bagi mereka, bayangkan kalo sudah miskin dan tidak punya pendidikan, maka gap antara yang kaya dan yang miskin akan semakin berjarak. To some extent, subsidi ini mirip dengan zakat, kalo sesuai dengan maksudnya, maka hanya ada golongan tertentu yang berhak, selainnya tentu tidak.

Berbeda dengan subsidi listrik dan subsidi pupuk misalnya, subsidi BBM adalah subsidi yang paling longgar. Subsidi listrik sudah membagi konsumen berdasarkan dayanya dan subsidi pupuk hanya akan diberikan ke petani, tapi subsidi BBM akan diberikan ke kendaraannya, bukan orangnya. Jadi wajar jika penelitian Susenas 2012 menunjukkan, rumah tangga kaya lebih mempunyai menikmati subsidi 10 kali dari pada rumah tangga miskin. Coba kita lihat ilustrasi sederhananya: Ini adalah rekaan saya dengan beberapa asumsi. Jika ada 3 orang berusia 40 tahun yang punya penghasilan berbeda, 15juta/bulan, upah minimum dan penduduk miskin, maka saya membayangkan masing-masign punya gaya hidup tertentu. Bagi berpenghasilan 15 juta, saya menduga dia punya 1 mobil dan 2 motor, sehingga bila pada hari kerja mobil menggunakan 15 liter dan motor 3 liter, maka kira2 akan mendapatkan subsidi 2,1 juta perbulan atau 25,2juta pertahun. Untuk penghasilan UMR, saya menduga bahwa dia punya satu motor, dapat subsidi 300 rb perbulan atau sekitar 3,6 juta perbulan. Untuk penduduk miskin, tidak ada sedikitpun subsidi yang mereka terima.   

 Adilkah? Jadi subsidi BBM itu untuk orang kaya?

  

Membahas beberapa isu

 Kebijakan Energi VS Kebijakan Fiskal

Kesalahan argumentasi Pemerintah adalah kenaikan BBM tidak dapat ditunda, karena APBN kita sakit. Komposisi subsidi BBM dan listrik yang jangka pendek itu jumlahnya jauh lebih tinggi dari alokasi untuk capital investment  yang jangk panjang dan juga alasan budget defisit. Namun  argumen ini mudah saja dipatahkan pihak lain, bahwa ada ketidakefisienan dari APBN itu sendiri, bisa dilihat dari penyerapan dan sisa anggaran, maupun potensi kebocoran. Itu sebabnya partai oposisi punya usulan APBN sendiri, karena argumen yang lemah ini. Seharusnya Pemerintah menggunakan argumentasi bukan kebijakan fiskal saja, tapi yang lebih mendasar kebijakan energy, bahwa energi yang kita miliki terbatas, sudah net-importer bahkan menurut perhitungan BPPT(1), pada tahun 2030, Indonesia akan net-importer energy, bukan cuma minyak, gas, batubara dan biofuel harus impor juga.

 

Selain itu,  kita tahu energy fosil itu tidak mudah mendapatkannya, itu sebabnya tidak banyak perusahaan minyak di dunia ini dan gaji para pekerjanya paling tinggi, requirementnya pun sulit, karena rumitnya mendapatkan energy fosil. Dan butuh waktu jutaan tahun untuk menjadi bentuk energy yang kita bisa gunakan. Namun untuk argumentasi ini, Pemerintah harus punya blue print yang sangat matang, misalnya, dengan penghematan yang ada, harus dedicated ke pengembangan transportasi public atau infrastruktur energy. Jadi terasa bagi rakyat bahwa pengorbanan mereka dalam jangka pendek akan terbayar dalam jangka panjang, hasilnya bukan dikorupsi atau dibelanjakan tidak efisien.

 

Hal ini sudah diterapkan di Jepang, dengan harga bensin sekitar Rp 14rb, Rp. 10 rb adalah harga bensinnya, sedang 4  ribu oil tax, dedicated hanya untuk pembangunan infrastruktur. Makanya jangan heran, tidak ada jalan rusak di Jepang, karena berlimpahnya dana yang ada. Walaupun tentu perlu penyesuaian terhadap kondisi Indonesia, tapi rakyat perlu bukti kalo saving yang ada tepat sasaran.

 

Perbandingan Harga Bensin

 Pihak pro menggunakan contoh harga bensin di negara tetangga sebagai acuan, bahwa negara yagn lebih miskin pun harga bensinnya mahal. Dibalas oleh pihak kontra, bahwa di Malaysia harga bensin kualitas pertamax cuma Rp. 6 rb. Saya pikir kedua2nya parsial dalam mengambil sampling, tapi berdasarkan penelitian (Cheon, 2013), dari 137 negara dalam rentang 2002 – 2009, negara yang importer cenderung harga BBMnya mahal, negara exporter murah. Malaysia adalah net exporting, jadi wajar murah, Vietnam, Myanmar dan lainnya wajar mahal, importer. Kalo Indonesia, importer kok harganya murah?

 Penting bagi kita untuk mengingat bahwa energy itu bukan cuma komoditas ekonomi, tapi juga politis. Mudah2an masih ingat kisah embargo negara Arab terhadap Barat di tahun 1970an. Sejarah itu cukup membuat trauma sehingga negara2 Barat sampai saat ini  punya cadangan BBM sampai ratusan hari, jika pasokan tidak lancar, maka dalam 100 haripun, mereka masih bisa survive. Bahkan AS disinyalir membiarkan Alaska untuk tidak dieksploitasi, akan dilakukan bila negara2 OPEC sudah mulai kesulitan mencari minyak.Kebijakan energi untuk net-importer minyak memang harus berbeda dengan net-eksporter.

 Koalisi VS Oposisi

Sudah sejak rencana kenaikan yang lalu, salah satu partai menggunakan alasan lebih memilih berkoalisi dengan rakyat daripada dengan partai penguasa. Setahu saya, namanya koalisi harusnya satu kata, kecuali kalau jelas-jelas diajak kemungkaran. Nah, pengurangan subsidi BBM ini kontroversi, ada banyak argumen pro-kontra, tentu tidak bisa dikatakan ini langkah mungkar.  Disitulah kekuatan berkoalisi, bagaimana memutuskan sesuatu yang sulit  ditengah banyak kepala dan banyak pertimbangan. Once sudah diputus, dukung penuh.  Begitu juga mengurus negara, jika setgab sudah bermusyawarah dan bersepakat, kenapa berbeda? Bagaimana kalo partai itu jadi penguasa di masa depan dan di’khianati’ oleh yang lain, tentu tidak akan kondusif iklim politik kita. Kecuali misalnya, partai2 koalisi bermusyawrah bagi2 proyek di banggar, nah itu harus diberantas. 

 Kwik dan Liberalisme

Ada juga yang menshare pandangan Kwik tentang subsidi, bagaimana beliau berasumsinya bahwa minyak dalam negeri = Rp.0. Tentu hasil akhir akan berbeda dngan asumsi yang berbeda. Kalo menurut saya, kalo minyak adalah air, yang bisa didapatkan dengan mudah, tidak perlu proses jutaan tahun, jumlahnya melimpah, argument ini valid. Aqua gallon harganya boleh berbeda  tiap negara, tergantung ongkos produksinya.  Kalo minyak tentu harus berbeda perhitungannya. Proses terjadinya sulit, proses jadi bahan bakar sulit, jumlahnya sedikit.

Penggunaan isu liberalism juga menjadi sering dan selalu jadi kata-kata yang negatif, walau sebenarnya ada manfaatnya juga. Bisa dilihat, bagaimana Pertamina sudah banyak berbenah, setelah mereka sudah tidak berfungsi ganda, regulator maupun player. Namun, tentu ada dampaknnya, namun bisa disiasati, misalnya bila ada perusahaan asing ingin masuk dengan kondisi harga di Indonesia sudah sama dengan internasional, mereka harus membangun kilang dan membuka cabang di daerah terpencil, bukan cuma di daerah gemuk saja.

 Kritik Terhadap Kebijakan Energi

Ada juga pihak kontra kenaikan yang berargumen Pemerintah gagal membangun kebijakan energy yang baik sehingga harus impor dalam jumlah besar, energy alternative tidak berkembang, produksi menurun. Tentu kritik harus objektif, harus ada kuantifikasi, gagal itu seperti apa? KPInya apa? Sekarang sudah ada Ditjen khusus ngurusi energy alternative, sudah ada dewan energy dan banyak lainnya.  Gagalnya seperti apa? Yang jelas mengurusi energy itu penuh dengan konflik kepentingan, dan seringkali kesalahan di masa lalu terbawa sampai masa sekarang. Contoh, penjualan gas Tangguh ke China tahun 2001, sampai sekarang penyelesaiainnya susah. 

 Justru partai politiklah yang harus bertanggung jawab dengan masalah ini. Loh kok bisa? Coba kita lihat kasus Pengadaan Solar Home System di Ditjen LPE. Mantan Dirjen sudah divonis 9 tahun penjara dan ini diduga berkait dengan parpol. Seharusnya parpol mendukung dengan tidak ikut2an proyek apapun bersumber APBN/D yang mendorong PNS untuk korupsi. Dan kedepannya , siapa yang mau mengurusi pengembangan energi alternative tentu khawatir akan diintervansi pihak lain. Sebab biasanya bila ada masalah yang kena hanya PNS saja. Lagian yang memilih Kepala SKK Migas, Komisioner BPH Migas dan Komisioner Dewan Energi siapa ya? Tentu ada kontribusi parpol juga terhadap perencanaan yang kurang sempurna. 

 Dan, khusus untuk energy alternative, energi ini jauh lebih mahal dari minyak. Contoh,  biofuel saja disubsidi, apalagi energi lainnya. Bagaimana mau berkembang wong energi utamanya sangat murah. Kalo diibaratkan, pengobatan alternative akan berkembang pesat bila tariff kesehatan mahal dan tidak menyembuhkan. Jadi solusinya, naikkan harga BBM dulu, baru dengan mudah energi alternative akan berkembang.

 

Beberapa Catatan

Tentu keputusan kenaikan tidaklah tanpa kelemahan, yang paling mencolok adalah pemilihan waktu yang sangat jelek. Sudah beberapa tahun ini rencana kenaikan direncanakan di bulan April, dimana deflasi sudah terjadi bertahun-tahun, sehingga dampaknya tidak terlalu dramatis. Selain itu, dalam APBNP 2013, juga masuk dana 115 M untuk mengatasi bencana Lapindo, suatu kebetulankah?

Selain itu, subsidi BBM memang sebagian besar dinikmati mereka yang kaya, namun dampak penarikannya kemana-mana. Misalnya, orang yang terbatas penghasilannya hanya bisa membeli beras 1 liter yang cukup untuk makan keluarganya, namun bila ada goncangan inflasi, tentu dengan uang yang sama, maka bisa tidak cukup seperti sebelumnya. Belum lagi  dampak kenaikan harga transportasi yang juga berdampak terhadap pengeluaran mereka. Sedangkan orang kaya, mereka mungkin akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi mereka. Dan sampai saat ini bantuan yang paling efisien dan useful cuma bantuan langsung tunai. Memang ada yang mengkritik bantuan ini bisa disalahgunakan dan akan habis begitu saja, namun belum ada usulan yang lebih baik dari ini.

Jadi, ada sisi positifnya namun ada catatan. Namun catatan ini bukanlah hal utama, sehingga menurut pendapat saya, kenaikan ini adalah jalan yang sulit namun mesti diambil.

 

Wallahu ‘alam bishshowab.

 

http://www.suarapembaruan.com/home/indonesia-bakal-impor-energi-pada-2030/14865

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421512011421

http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/02/06/mhsxzn-mantan-dirjen-listrik-kementerian-esdm-divonis-9-tahun-penjara

————————————

 

Jadi ingat pas wawancara CPNS ESDM tahun 2005, begini isi wawancaranya

 Pewawancara 1 : Kamu setuju ngg rencana Pemerintah mengurangi subsidi BBM?

Saya : Saya setuju kalo Pemerintah menaikkan harga BBM.

 Pewawancara 1 dan 2 (tampangnya ngg nyangka kalo jawabannya itu). Kok bisa setuju?

Saya : Saya mengutip pendapatnyanya HNW (waktu itu Ketua MPR). Beliau mengatakan, sepanjang kompensasinya bisa meringankan warga miskin, beliau setuju. Toh subsidi kita banyak yang salah sasaran, jadi harus dibenahi. Populer tidak berarti benar kan?

Pewawancara 1 &2 : (sepertinya ngg percaya sama jawaban saya, mulailah mereka iseng2 bertanya yang saya belum duga) Dulu kuliah dimana ya Mas, apa ngg pernah demo kenaikan BBM? Sambil lihat2 CV saya. Tuh kan, lulusan UI lagi tukang demo nih (katanya dengan nada seperti berhasil menemukan sesuatu yang bisa menjatuhkan)

Saya : (Ups, kaget juga ditanya seperti itu). Iya Pak, saya sering demo ke Istana, kata saya. Tapi tentu sekarang beda, saya bukan lagi mahasiswa. Mahasiswa itu oposisi permanen, jadi apapun kebijakannya, sepanjang berkait dengan rakyat kecil pasti ada demo. Itu sekedar mengawal agar kebijaknnya pro rakyat dan segala konsekuensi dari kebijakan sudah dipikirkan Pemerintah dan dilaksanakan, bukan hanya di atas kertas. Pemerintah kan memerintah, harus tegas mengambil kebijakan apa, biarkan rakyat menilai, DPR mengawasi, mahasiswa mengawal.

 Pewawancara1&2 : (tampangnya puas), OK kalau gitu, wawancara selesai.

Saya : (Alhamdulillah, bisa memberikan jawaban terbaik, terima kasih HNW atas idenya.)

 — Tapi kok HNW sekarang beda ya, hihihi—-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s