BBM Tidak Naik, Pemerintah Harus Bagaimana?

Setelah semalaman rapat, wakil rakyat memutuskan bahwa Pemerintah boleh menaikkan harga bila 15% ICP lebih tinggi dari asumsi ICP pada RAPBN 2012 yaitu 105 selama 6 bulan. Menurut perhitungan saya, kalau saja ICP April dan Mei adalah sama dengan ICP Maret yaitu 128 USD/barrel, maka kenaikan harga akan ada di bulan Juni 2012. Itu tentu dengan catatan, krisis Timur Tengah masih berlanjut yang menekan harga sehingga tetap tinggi di angka itu.
Ada dua PR Pemerintah yang harus diselesaikan, yang pertama DPR telah membatasi kuota BBM sebsar 37.5 juta KL dengan mencadangkan 2.5 juta KL. Kuota ini harus dijaga agar tidah terlampaui yang berdasarkan pengalaman adalah tidak mungkin. Yang kedua adalah bagaimana Pemerintah bisa mengatur agar subsidi ini tepat sasaran, PR yang belum selesai sejak lama.

Ada dua opsi bagi Pemerintah yang akan menyelesaikan dua masalah tersebut, yang pertama adalah menggunakan RFID (Radio Frequency Identification) atau cash back. RFID sudah dicoba di empat SPBU di Jakarta, dan bedasarkan pengamatan, RFID masih terlalu rumit, butuh perlengkapan dan SDM yang cukup besar untuk menjalankannya, alhasil lumayan mahal. Cash back kepada kendaraan yang disubsidi saya pikir lebih realistis dari pada RFID, tinggal mendaftarkan ke bank penerima subsidi, tiap waktu tertentu akan ditransfer. Pemerintah mungkin cukup membayar semacam fee untuk bank-bank tersebut.

RFID dan cash back memang menyelesaikan masalah keterbatasan kuota dan ketepatan sasaran, namun ada isu yang lebih besar yang menghadang, yaitu ‘kenaikan’ harga yang sangat besar di kendaraan nonsubsidi yang saat ini bisa mencapai 10.000/liter. Selain itu, akan muncul isu yang lebih ‘seram’, liberalisasi BBM, karena dapat dipastikan SPBU asing akan mendapatkan limpahan konsumen dari Pertamina yang biasa kecewa dengan pelayanannya.

Apa ada alternative lain? Idenya Dr Drajat Wibowo mungkin cukup menarik untuk dipertimbangkan. Intinya adalah pengenaaan semacam cukai kepada pemilik kendaraan bermotor. Jumlahnya adalah proporsional dengan jumlah kenaikan subsidi BBM. Kalau kenaikan adalah 40 T, maka tinggal dibagi proporsional dengan jumlah kendaraan yang dibayarkan setiap pengurusan STNK. Hitung2an beliau adalah dengan asumsi perbulan mobil menggunakan 120 liter premium sedangkan motor 17 liter/bulan, dengan potensi subsidinya harus mereka bayar, maka cukai mobil sekitar 2 juta pertahun dan motor 300 ribu per tahun. Hal ini akan membuat subsidi tepat sasaran dan masyarkat tidak terbebani akibat kenaikan harga. Namun tentu masalah penyelundupan akibat harga murah akan menjadi kelemahannya. Selain itu, energy security sesuai Perpres 5 2006 pun tidak akan tercapai, padahal akibat kenaikan harga minyak dunia, tidak lagi berefek positif terhadap ekonomi Indonesia. Kuotapun sudah pasti akan terlewati.

Pilih mana? Memang sulit ya, tapi namanya Pemerintah, harus berani memilih. Pemerintah kan tukang perintah🙂. Jangan menunda-nunda sehingga akan muncul masalah baru yang lebih rumit. Kalau saya sih, usulan Dr Drajat yang paling realistis, sampai nantinya harga bisa disesuaikan kembali, sehingga kuota akan tetap aman.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s