Sedikit Masukan Untuk Proses Rekrutmen CPNS DESDM

Masih belum lupa dalam ingatan saya ketika melamar untuk menjadi PNS di DESDM tahun 2006. Setelah dikecewakan oleh proses rekrutmen di Departemen xxx dan Pemda yyy, maka saya mengubah idelisme saya dari memilih instansi yang paling pas dengan background saya menjadi melamar ke instansi yang paling bersih proses rekrutmennya. Alhamdulillah, setelah tanya kanan kiri, seorang teman yang istrinya pegawai ESDM menyarakan saya untuk melamar ke temaptnya bekerja karena dia telah membuktikan bahwa tidak ada KKN dalam proses penerimaan pegawainya. Singkat cerita, jadilah saya pegawai Ditjen Migas DESDM tanpa perlu menyogok ataupun punya kakek, nenek,paman,bibi dan sejenisnya di ESDM.🙂

Namun, baru-baru ini saya menerima complain dari seorang adik kelas. Dengan IP 3,44 lulus 4 tahun dari TIUI ternyata tidak dipanggil dalam tes tertulis ESDM tahun 2009. Kok bisa y? Memang sejak tahun 2008, ada yang berbeda dengan proses penerimaan CPNS ESDM. Bukan masalah KKN, tapi pemberlakukan batasan jumlah pelamar dengan kursi tersedia. Pertanyaan saya, apa perlu y?
Menurut keterangan di website penerimaan CPNS ESDM, ada beberapa criteria dalam pemanggilan untuk ter tertulis. Selain IP, ada juga akreditasi jurusan, lama kelulusan dan beberapa hal lain yang saya tidak ingat detailnya. Hal ini penting untuk didikritisi, sebab batasan ini membuat banyak orang “gugur sebelum bertanding”

1. Penilaian akreditasi. Tahun lalu saya sempat membandingkan akreditasi Sastra Inggris UI dengan Sastra Inggris Gunadarma. Sangat mengagetkan, ternyata akreditasi Sasatra Inggri UI pada tahun 2008 cuma B, sedang Gunadarma A. Jadi, apakah cukup adil menilai kualitas seseorang dari akreditasi jurusan?
2. Selain akreditasi, IP juga patut dipertanyakan untuk menjadi bahan pertimbangan. Jelas, IP itu adalah nilai relative kemampuan seorang mahasiswa dengan mahasiswa lainnya di kelas yang sama. Apakah bisa hal itu dibandingkan antara universitas satu dengan lainnya?

Untuk klaifikasi, tahun lalu saya sempat berdiskusi dengan seorang teman dari Kepegawaian. Dia sih mengatakan tetap bahwa peserta ujian dari universitas negeri diberikan bobot lebih, selain menilai akreditasi dan IP. Namun saya tetap berpendapat , pembatasan 1:20 dengan beberapa criteria akan mengundang pertanyaan2 seperti complain adik kelas saya tadi.

Daripada membatasi peserta ujian tertulis dengan kriteria yang debatable, usulan saya, hilangkan aturan 1:20, namun beri batasan lebih tinggi dan kalo perlu batasan baru; misal IP > 3,00 dan TOEFL >450/500. Sepanjang ada orang yang memenuhi criteria itu, jangan digugurkan dari awal. Bukan tidak mungkin, orang yang lebih rendah IPnya lebih punya kemampuan dari yang ber IP bagus. Kalau saja alasannya terbatasnya anggaran, kenapa Depkeu dan Pemda DKI mampu melakukan tes untuk lebih dari 100rb orang? Bahkan Depkeu melakukan tes tertulis beberapa kali, jadi bisa dibayangkan anggaran yang diperlukan untuk mendapatkan satu orang pegawai. Bagi saya, untuk mendapatkan kualitas terbaik, tentu perlu pengorbanan setimpal. Human Capital adalah capital yang tidak ternilai harganya, jadi buat apa berhemat?

Wallahu’alam bish showab.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s