Maaf Prof Boediono, Saya Kurang Terkesan Dengan Kuliah Umum Anda

Minggu ini saya mendapatkan kesempatan mengetahui bagaimana kira-kira Indonesia 5 tahun ke depan melalui kuliah umum di FEUI yang menghadirkan Wapres kita (2009-2014) Prof Boediono.
Dalam presentasinya, Prof Boediono memberi gambaran ‘keberhasilan’ pemerintah Indonesia mengatasi krisis ekonomi 2008 dibandingan dengan kehancuran ekonomi kita di tahun 1998. Intinya adalah, walaupun kedua krisis itu mirip, namun kesiapan Pemerintah dan kondisi politik yang lebih stabil menyebabkan kita ‘berhasil’ menghadapi krisis dibandingkan beberapa negara lain. Tentu saja ada pro dan kontra terhadap ‘klaim keberhasilan’ tersebut, namun saya lebih tertarik pada penjelasan Prof Boediono tentang infrastruktur lunak pembangunan yaitu reformasi birokrasi.
Selama ini, yang sering menjadi ganjalan dalam benak saya adalah kenapa reformasi birokrasi maupun pemberantassan korupsi di negara kita kok berjalan sangat lambat. Kecepatan reformasi penting, sebab PNS-PNS baru yang ‘dilahirkan’ setelah masa reformasi, mungkin masih melakukan korupsi by needs (semata-mata karena alasan kebutuhan). Dengan lambatnya reformasi birokrasi, maka mereka akan berubah menjadi korupsi by greed (rakus). Lama kelamaan mereka tidak akan pasif lagi dalam menerima sogokan, bahkan piawai dalam meng’create’ bentuk korupsi yang aman, handal dan dengan return yang memuaskan akibat didikan system yang kolutif.
Dalam sesi Tanya-jawab, pertanyaan saya itu dijawab secara tidak langsung. Prof mengutip pendapat Lee Kuan Yew yaitu implementasi reformasi birokrasi haruslah bertahap, dimulai dari organisasi pemerintahan yang paling utama terlebih dahulu. Kalau dilakukan secara bersamaan dapat dipastikan akan mengalami kegagalan. Tidak ada penjelasan lanjutan kenapa kalau dilakukan secara bersamaan akan mengalami kegagalan, tapi masuk akal juga sih, sebab hal itu sesuai dengan azas Pareto 80/20. Itu berarti, 80 persen korupsi dilakukan oleh 20 persen lembaga. Lembaga inilah yang menjadi prioritas untuk direformasi terlebih dahulu.
Namun, saya pikir penjelasan Prof belum lengkap. Dua Prinsip Pengawalan reformasi melalui pemberantasan korupsi menurut Lee Kuan Yew tidak dijelaskan. Padahal, dua prinsip ini adalah hal penting dalam menjamin reformasi birokrasi dalam tracknya. Memang, tema kuliah umum Prof tidak spesifik tentang reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi, namun reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi ini adalah dasar yang menopang ekonomi kita.
Prinsip Pengawalan Reformasi
1. Political will dari orang nomor satu
Di Singapura dan Hongkong, kampanye antikorupsi mula-mula muncul sebagai political will dari orang nomor satu. Di Hong Kong, upaya itu dimulai oleh Gubernur MacLehose (1975) dan di Singapura oleh Lee Kuan Yew. Pada kasus Hong Kong, pemerintah membentuk komisi independen antikorupsi atau ICAC (Independent Commission Against Corruption), sedangkan Singapura punya Corrupt Practices Invertigative Bureau (1950-an). Kedua biro antikorupsi ini dipimpin tokoh yang tegas dan sangat bersih.

Pemberantasan korupsi pastilah akan menabrak privilege orang-orang besar dan berkuasa di Negara ini. Tanpa adanya dukungan dari pemimpin tertinggi republic ini ( termasuk di dalamnya RI 2) hampir pasti memberantas korupsi itu tinggal mimpi. Kasus terbaru misalnya usulan dari Kejagung untuk mengurangi kewenangan KPK dari penyidikan dan penuntutan menjadi hanya penyidikan saja menunjukkan kekurangseriusan pemimpin negeri ini dalam membackup pemberantasan korupsi. Ditambah lagi, usulan Pemerintah tentang perubahan komposisi hakim karier dan hakim ad hoc dalam pengadilan tipikor yang berpotensi pada penurunan kinerja dari proses pengadilan tersebut.

2. Korupsi harus diberantas dari atas ke bawah (top down)
Kinerja KPK yang cukup lumayan dalam menangkap beberapa koruptor kakap akhirnya harus ‘dibayar’ dengan penetapan pimpinan mereka menjadi tersangka pada kasus yang belum jelas(PT Masaro). Hal ini tentu bertolak belakang dengan prinsip kedua yang pastinya akan menurunkan semangat mereka untuk mengawal reformasi birokrasi pada jalurnya.

Setelah mendengar paparan Prof dan kasus-kasus yang menunjukkan ketidakberpihakan Pemerintah pada pemberantasan korupsi dan lambatnya implementasi reformasi birokrasi, saya jadi pesimis tentang nasib saya(sebagai seorang PNS) dan nasib Indonesia 5 tahun ke depan. Jadi, boleh y Prof kalo saya kurang sreg dengan kuliah umum kemarin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s